Bangunmedia.id/Tanggamus - Setahun Menjabat, Aktivis Kritik Kinerja Bupati Tanggamus: Jangan Hanya Urus Partai
Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Kabupaten Tanggamus, Mareski, aktivis kebijakan publik, melontarkan kritik keras terhadap arah pemerintahan daerah. Ia menilai bupati belum menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam memastikan janji kampanye benar-benar terealisasi. Menurutnya, jangan sampai energi pemerintahan justru lebih banyak tersedot pada urusan politik dan konsolidasi partai, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih terabaikan.
“Setahun itu cukup untuk menunjukkan arah. Jangan hanya sibuk menjaga kepentingan partai pengusung, tapi lupa bahwa janji politik itu diberikan kepada rakyat,” tegas Mareski.
Ia juga menyoroti peran Sekretaris Daerah beserta jajaran kepala dinas yang dinilai belum memperlihatkan orkestrasi birokrasi yang solid. Mareski mengingatkan bahwa dengan struktur anggaran 2025 yang begitu besar—DAK Non Fisik Rp279.657.749.000, DAU Rp848.148.443.000, dan total transfer pusat (DBH, DAK, DAU, dll) mencapai Rp1.541.188.001.000—tidak ada alasan bagi birokrasi untuk bekerja biasa-biasa saja.
“Sekda adalah motor birokrasi. Kalau koordinasi lemah, kepala dinas berjalan sendiri-sendiri, bahkan bermain dalam lingkaran kepentingan kelompok, maka anggaran besar hanya akan habis secara administratif tanpa dampak nyata,” ujarnya.
Mareski mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Ia menilai, dengan total dana transfer lebih dari Rp1,5 triliun, kondisi infrastruktur dasar seharusnya jauh lebih baik. Namun fakta di lapangan, menurutnya, masih banyak jalan rusak, pelayanan kesehatan belum maksimal, dan penguatan ekonomi masyarakat bawah belum terasa signifikan.
“Uang triliunan itu bukan angka kecil. Kalau jalan tetap rusak, layanan kesehatan lambat, dan ekonomi rakyat stagnan, berarti ada masalah serius dalam manajemen dan pengawasan,” katanya.
Kritik tersebut diperkuat oleh Nopiyanto, Ketua Aliansi LSM Anti Korupsi Alak Lampung, yang menilai tahun pertama kepemimpinan seharusnya sudah menjadi fondasi kuat pembenahan sistem pengawasan internal. Ia menegaskan, besarnya dana transfer pusat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang jauh lebih ketat.
“Dengan total transfer Rp1,5 triliun lebih, tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan. Semua harus terukur, terpublikasi, dan dapat diaudit secara terbuka. Kalau tidak, potensi inefisiensi bahkan penyimpangan bisa terjadi,” kata Nopiyanto.
Ia juga meminta DPRD tidak sekadar menjadi lembaga formalitas pengesahan anggaran, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol. Menurutnya, lemahnya pengawasan legislatif akan memperbesar risiko adanya lingkaran kepentingan di tubuh birokrasi.
“Masyarakat butuh jaminan bahwa setiap rupiah dari DAU, DAK Non Fisik, hingga DBH benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan. Jangan sampai anggaran besar hanya berputar di meja birokrasi,” ujarnya.
Secara terbuka, Mareski pun kembali menyinggung potensi adanya lingkar kekuasaan dalam birokrasi yang bisa saja bermain demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Baginya, tantangan terbesar bupati di tahun kedua adalah memastikan tidak ada ruang bagi praktik kepentingan internal yang merugikan masyarakat.
“Apakah bupati mampu mengendalikan bawahannya? Atau justru sekda dan kroni kepala dinas bergerak dengan agenda sendiri? Ini yang harus dijawab secara transparan,” ujarnya.
Menurut kedua aktivis tersebut, tata kelola anggaran yang besar tanpa kontrol dan kepemimpinan tegas berisiko melahirkan inefisiensi bahkan penyimpangan. Masyarakat, kata mereka, tidak ingin mendengar alasan teknis atau prosedural. Mereka hanya ingin hasil nyata.
“Rakyat tidak peduli konflik internal birokrasi. Mereka ingin jalan bagus, puskesmas responsif, dan program ekonomi berjalan. Kalau itu tidak ada, maka anggaran besar hanya jadi angka tanpa makna,” tegas Mareski.
Sebagai penutup, Nopiyanto mengingatkan bahwa legitimasi politik kepala daerah tidak hanya diukur dari kuatnya dukungan partai, tetapi dari kepuasan rakyat atas kinerja konkret pemerintahannya.
“Tahun kedua adalah ujian sesungguhnya. Jika bupati tidak berani membenahi manajemen birokrasi dan fokus pada pelayanan publik, maka kepercayaan rakyat akan terkikis dengan sendirinya,” pungkasnya.